Kemendagri Proses Pemberhentian Nurdin Abdullah berasal dari Gubernur Sulsel

Kemendagri Proses Pemberhentian Nurdin Abdullah berasal dari Gubernur Sulsel

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membenarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah melayangkan surat usulan pemberhentian Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah sehabis proses hukum yang bersangkutan inkrah.
Nurdin divonis 5 th. penjara di dalam persoalan suap dan gratifikasi. Ia pun sudah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.

Lihat Juga :

Novel Baswedan Cs Mulai Bekerja di Polri, Ditugasi Berantas Korupsi
“Jadi sebetulnya pemerintah Sulsel sudah mengirimkan surat usulan pemberhentian Pak NA kepada Kemendagri, itu sudah beberapa saat lalu, sebab dikelola di Otda,” Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irawan saat dikonfirmasi, Senin (3/1).

Benny menjelaskan surat berikut sedang diproses Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Surat berikut tetap menunggu isyarat tangan berasal dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang selanjutnya bakal diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya cek apakah sudah ditandatangani pak menteri, selanjutnya disampaikan ke presiden. Intinya sudah di terima Mendagri dan diproses di Kemendagri untuk diteruskan ke presiden,” ujarnya.

Lihat Juga : Berita Dalam Negeri

MUI Angkat Suara soal Fenomena Boneka Arwah
Benny mengaku tak dapat memperkirakan berapa lama proses pemberhentian Nurdin berasal dari gubernur Sulsel. Menurutnya, penghentian masa jabatan seorang gubernur merupakan kewenangan berasal dari presiden.

“Prinsipnya mau secepatnya dapat selesai. Kalau Perpres sudah selesai nanti dikirim ke pemda dan diparipurnakan di DPRD. Tunggu Perpres kan yang mengangkat dan memberhentikan itu presiden,” katanya.

Sebelumnya, Nurdin Abdullah divonis 5 th. penjara dan denda sebanyak Rp500 juta. Selain itu, ia termasuk dijatuhi hukuman tambahan berwujud uang pengganti Rp2 miliar dan Sing$350 ribu.

Benny mengaku tak dapat memperkirakan berapa lama proses pemberhentian Nurdin berasal dari gubernur Sulsel. Menurutnya, penghentian masa jabatan seorang gubernur merupakan kewenangan berasal dari presiden.

“Prinsipnya mau secepatnya dapat selesai. Kalau Perpres sudah selesai nanti dikirim ke pemda dan diparipurnakan di DPRD. Tunggu Perpres kan yang mengangkat dan memberhentikan itu presiden,” katanya.

Sebelumnya, Nurdin Abdullah divonis 5 th. penjara dan denda sebanyak Rp500 juta. Selain itu, ia termasuk dijatuhi hukuman tambahan berwujud uang pengganti Rp2 miliar dan Sing$350 ribu.

Leave a Comment