Penafsiran Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ialah suatu mekanisme yang digunakan buat menghitung besarnya pajak yang wajib dibayar harus pajak ke negeri.

Di Indonesia, berlaku 3 tipe sistem pemungutan pajak, ialah:

Self Assessment System.

Official Assessment System.

Withholding Assessment System.

Supaya bisa membedakan ketiga sistem tersebut, ayo kita ulas satu per satu penafsiran tiap- tiap sistem pemungutan pajak tersebut.

Self Assessment System

Self Assessment System ialah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang butuh dibayarkan oleh harus pajak yang bersangkutan.

Dengan kata lain, harus pajak ialah pihak yang berfungsi aktif dalam menghitung, membayar, Materi Diklat serta memberi tahu besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak( KPP) ataupun lewat sistem administrasi online yang telah terbuat oleh pemerintah.

Kedudukan pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini merupakan bagaikan pengawas dari para harus pajak. Self assessment system diterapkan pada tipe pajak pusat.

Contohnya merupakan tipe pajak PPN serta PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia

sehabis masa reformasi pajak pada 1983 serta masih berlaku sampai dikala ini.

Tetapi, ada konskuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Sebab harus pajak mempunyai wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang butuh dibayarkan, hingga harus pajak umumnya hendak mengusahakan buat menyetorkan pajak sekecil bisa jadi.

Identitas sistem pemungutan pajak Self Assessment:

Penentuan besaran pajak terutang dicoba oleh harus pajak itu sendiri.

Harus pajak berfungsi aktif dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, sampai memberi tahu pajak.

Pemerintah tidak butuh menghasilkan pesan ketetapan pajak, kecuali

bila harus pajak telat lapor, Pelatihan Pajak telat bayar pajak terutang, ataupun ada pajak yang sepatutnya harus pajak bayarkan tetapi tidak dibayarkan.

Official Assessment System

Official Assessment System ialah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang buat memastikan besarnya pajak terutang pada fiskus ataupun aparat perpajakan bagaikan pemungut pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, harus pajak bertabiat pasif serta pajak terutang baru terdapat sehabis dikeluarkannya pesan ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan pajak ini dapat diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan( PBB) ataupun tipe pajak wilayah yang lain.

Dalam pembayaran PBB, KPP ialah pihak yang menghasilkan pesan ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang tiap tahunnya.

Jadi, harus pajak tidak butuh lagi menghitung pajak terutang melainkan lumayan membayar PBB bersumber pada Pesan Pembayaran Pajak Terutang( SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Identitas sistem perpajakan Official Assessment:

Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.

Harus pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.

Pajak terutang terdapat sehabis petugas pajak menghitung pajak yang terutang serta menerbitkan pesan ketetapan pajak.

Pemerintah mempunyai hak penuh dalam memastikan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Withholding System

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan harus pajak serta bukan pula aparat pajak/ fiskus.

Contoh Witholding System merupakan pemotongan pemasukan karyawan yang dicoba oleh bendahara lembaga terpaut. Jadi, karyawan tidak butuh lagi berangkat ke KPP buat membayarkan pajak tersebut.

Tipe pajak yang memakai withholding system di Indonesia merupakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat( 2) serta PPN.

Leave a Comment